"Di Gorontalo, yang curang tidak hanya satu orang, tetapi ada unsur pimpinan sekolah, maka harus di cek ke lapangan. Kalau itu betul, maka UN harus diulang dan itu tak masalah," kata Nuh, Rabu (27/4/2011) di Jakarta.
Nuh melanjutkan, segala pelanggaran harus diberi sanksi. Termasuk rekomendasi Kemdiknas pada kepala daerah agar memecat kepala sekolah yang terbukti melakukan kecurangan. "Ibarat sepak bola, pelanggaran harus diberi penalti. Yang pertama memberi sanksi adalah kepala daerah karena yang mengangkat dan memberhentikan adalah kepala daerah. Tetapi kementerian telah memberikan rekomendasi, kalau terbukti, maka harus diturunkan dari kepsek. Tidak pantas dia menjabat sebagai kepala sekolah jika melakukan kecurangan," katanya.
Seperti diberitakan, ujian nasional untuk siswa SMA dan madrasah aliyah di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, terpaksa diulang untuk mata ujian Fisika karena terjadi kebocoran soal. Ujian itu diulang pada Kamis (28/4/2011).
Polisi masih terus mengusut pihak yang membocorkan soal ujian tersebut. Dari informasi yang dihimpun Kompas, kebocoran soal ujian untuk pelajaran Fisika diketahui dari laporan seorang guru SMA negeri kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Ia mengeluh karena diminta mengisi naskah soal Fisika oleh wakil kepala sekolahnya pada Rabu (20/4/2011) atau sehari sebelum UN Fisika berlangsung.
komentar kurakura:
Setuju banget ama mendiknas..kalo perlu di pecat dari PNS..masa pemimpin di sekolah malah mengajarkan kecurangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar